Pajak Penghasilan Tenaga Ahli Dokter Dan Bukti Potongan
Dasar Hukum: Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Tata Cara dan teknis potong, setor dan lapor PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 yang berhubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan usaha Orang Pribadi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 yang…
Read More »PMK 10/2025: Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah Untuk Pekerja Berpenghasilan Di Bawah Rp10 Juta
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia,…
Read More »Kewarganegaraan Bukanlah Penentu Utama: Memahami Status WNI Sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemahaman mengenai status subjek pajak tidak lagi semata-mata didasarkan pada kewarganegaraan seseorang. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ketentuan yang berlaku, di mana seorang Warga Negara Asing (WNA) dapat dikategorikan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri…
Read More »Kenali Perbedaan DPP Nilai Lain Dengan PPN Besaran Tertentu Di Era Baru Coretax
Era baru Coretax untuk pembuatan faktur pajak memiliki mekanisme yang berbeda dengan pembuatan faktur pajak versi aplikasi E-Faktur. Pada aplikasi E-Faktur tarif PPN 11%, lalu pada Coretax tarif PPN sebesar 12% sesuai PMK 131 Tahun 2024. Pada aplikasi…
Read More »Bagaimana Coretax DJP Mengubah Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia terus melakukan inovasi dalam sistem perpajakan guna meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu perubahan besar yang diperkenalkan adalah melalui implementasi Coretax, sistem baru yang membawa berbagai penyempurnaan, terutama dalam mekanisme…
Read More »Implikasi Peraturan Baru Terhadap Prosedur Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 14 Februari 2025, membawa sejumlah perubahan signifikan dalam prosedur pemeriksaan pajak. Perubahan ini mencakup tahapan pemeriksaan, hak-hak Wajib Pajak, serta jangka waktu yang diberikan dalam proses pemeriksaan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai implikasi dari peraturan baru ini.
Read More »Kemudahan Baru: DJP Resmi Buka Akses e-Faktur untuk Semua PKP!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah resmi membuka akses aplikasi e-Faktur client desktop bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 12 Februari 2025, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak…
Read More »Memahami Perbedaan Kurs Tengah BI dan Kurs Pajak
Kurs mata uang asing memainkan peranan penting dalam aktivitas ekonomi dan perpajakan, terutama di negara seperti Indonesia yang memiliki hubungan dagang internasional yang kuat. Kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing, yang dapat…
Read More »PPN Atas Jasa Tenaga Kerja
Termasuk dalam pengertian tenaga kerja adalah peserta magang yang melakukan kegiatan pemagangan menurut (pasal 1 ayat (3) PMK 83/PMK.03/2012). Outsourcing adalah penggunaan jasa tenaga kerja dari pihak ketiga untuk mengisi posisi yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Hal ini…
Read More »Ini yang Harus Dilakukan Secara Perpajakan Jika Perusahaan Rugi
Dalam dunia bisnis, kerugian adalah kondisi yang tak dapat dihindari pada situasi tertentu. Namun, penting bagi perusahaan untuk mengetahui bagaimana mengelola kerugian ini secara perpajakan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus mengoptimalkan potensi keuntungan di masa…
Read More »