Pajak Yang Harus Dibayar Dari Bisnis Padel
Bisnis padel di Indonesia tengah mengalami pertumbuhan yang pesat, tidak hanya sebagai olahraga populer tetapi juga sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Mulai dari penyewaan lapangan, pelatihan, penjualan alat olahraga, hingga penyelenggaraan turnamen, bisnis ini menawarkan potensi keuntungan besar….
Read More »Prosedur Pelaporan Realisasi Investasi Dividen Melalui DJP Online Atau Coretax?
Mulai 1 Januari 2025, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 telah menetapkan ketentuan baru mengenai pelaporan realisasi investasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen, baik yang berasal dari dalam…
Read More »Pengaruh Incoterms Terhadap Kebijakan Perpajakan Di Indonesia
Incoterms (International Commercial Terms) adalah seperangkat ketentuan standar yang diakui secara internasional untuk mendefinisikan kewajiban, biaya, dan risiko antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Ketentuan ini sangat penting karena menentukan siapa yang bertanggung jawab atas proses pengiriman…
Read More »Kategori Wajib Pajak Yang Tidak Wajib Melaporkan SPT Tahunan
Dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak tertentu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan yang membebaskan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk beberapa kategori wajib pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan…
Read More »Kewajiban Pajak atas Penjualan Emas di Tengah Harga yang Meroket
Dalam konteks perpajakan di Indonesia, pengaturan kewajiban pajak atas penjualan emas telah menjadi sorotan seiring meningkatnya harga emas secara signifikan di pasar global. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur perpajakan…
Read More »Prosedur Pelaporan Realisasi Investasi Dividen Melalui DJP Online Atau Coretax?
Mulai 1 Januari 2025, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 telah menetapkan ketentuan baru mengenai pelaporan realisasi investasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen, baik yang berasal dari dalam…
Read More »Pajak Dibayar Dimuka: Apa Dampaknya Dalam Pelaporan SPT?
Apa Itu Pajak Dibayar Di Muka? Pajak dibayar di muka adalah pajak yang sudah dilunasi sebelum menyampaikan SPT Tahunan. Konsep ini penting banget karena bisa membatu dalam mengatur kewajiban pajak dengan lebih baik. Nah, kenapa disebut “di muka“?…
Read More »Pajak Penghasilan Tenaga Ahli Dokter Dan Bukti Potongan
Dasar Hukum: Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Tata Cara dan teknis potong, setor dan lapor PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 yang berhubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan usaha Orang Pribadi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 yang…
Read More »PMK 10/2025: Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah Untuk Pekerja Berpenghasilan Di Bawah Rp10 Juta
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia,…
Read More »Kewarganegaraan Bukanlah Penentu Utama: Memahami Status WNI Sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemahaman mengenai status subjek pajak tidak lagi semata-mata didasarkan pada kewarganegaraan seseorang. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ketentuan yang berlaku, di mana seorang Warga Negara Asing (WNA) dapat dikategorikan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri…
Read More »